JAKARTA – Di tengah penyidikan dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), beredar luas di media sosial dan grup WhatsApp daftar nama yang diklaim berkaitan dengan 26 nama yang disebut mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, kepada penyidik Kejaksaan Agung. Namun hingga kini, aparat penegak hukum belum mengonfirmasi kebenaran daftar tersebut.
Kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti, mengatakan kliennya memang telah menyerahkan 26 nama kepada penyidik dan nama-nama itu telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
"Sudah kita sampaikan ke penyidik, sudah ada di BAP," kata Krisna Murti.
Menurut Krisna, nama-nama tersebut berasal dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
"Ada orang-orang dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Jumlahnya 26 dan kemungkinan bertambah," ujarnya.
Sementara itu, daftar yang beredar di media sosial memuat sejumlah nama pejabat, anggota DPR, kepala daerah, aparat penegak hukum hingga pihak swasta. Di antaranya disebut nama Nanik S. Deyang, Patris Rumbayan, Dudung Abdurachman, Puti Sari, Yahya Zaini, Wihadi, Cucun Ahmad Syamsurijal, Bima Arya, Afriansyah Noor, Ahmad Riza Patria, Dek Gam, Irma Chaniago, Uya Kuya, Lula Kamal, serta beberapa pejabat dan institusi lainnya.
Namun media yang memuat daftar tersebut menegaskan bahwa informasi itu berasal dari pesan berantai dan media sosial, serta belum dapat dipastikan validitasnya. Hingga saat ini Kejaksaan Agung belum mengumumkan secara resmi pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka selain tiga tersangka yang telah diumumkan sebelumnya.
Beberapa tokoh yang namanya muncul dalam daftar tersebut juga mulai menyampaikan bantahan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, misalnya, membantah keterlibatan dalam kasus MBG setelah namanya ramai diperbincangkan di media sosial.
Dengan demikian, sampai saat ini yang dapat dipastikan adalah bahwa Sony Sonjaya mengaku telah menyerahkan 26 nama kepada penyidik, sedangkan daftar nama yang beredar di media sosial masih berstatus klaim yang belum diverifikasi secara resmi oleh penegak hukum. (*)